JOMBANG – Tidak banyak kepala daerah yang memilih jalan sederhana saat menghadapi gelombang kritik. Namun, Bupati Jombang H. Warsubi justru menempuh jalur yang berbeda. Meski dikenal sebagai pengusaha sukses dan mampu secara materi, pendekatannya terhadap warga jauh dari kesan elitis.
Awal September 2025, Warsubi tampil dalam dua peristiwa penting yang memberi gambaran bagaimana pemerintah bisa berdialog dengan rakyat: menenteng setandan pisang ke posko protes, lalu mengajak para kepala desa berdoa bersama.
Saat menuju posko pengaduan kenaikan pajak, Warsubi tidak datang sendirian. Ia didampingi sang istri, Yuliati Nugrahani, Wakil Bupati KH. Salmanudin Yazid, Sekdakab Agus Purnomo, Wakil Ketua DPRD Jombang Octadella Bilytha Permatasari, Anggota DPRD dari Partai Demokrat, M. Syarif Hidayatulloh, serta sejumlah pejabat lain. Di lokasi, mereka disambut Koordinator Lapangan Forum Rakyat Jombang (FRJ), Suhartono.
Semua bermula dari keresahan warga terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). FRJ sebelumnya mendatangi kantor Pemkab untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, bahkan jauh melebihi harga pasar. Contohnya, tanah dengan harga pasar Rp 400 ribu per meter justru dikenakan NJOP Rp 1 juta. “Ini jelas memberatkan masyarakat kecil,” tegas Suhartono.
Warsubi tidak menutup telinga. Ia menegaskan pemerintah mendengar suara rakyat. Bahkan, ia mengumumkan target PBB tahun 2026 akan diturunkan menjadi Rp 28,3 miliar—lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ia membuka mekanisme keberatan resmi bagi warga yang merasa dirugikan. “Mulai dari desa, teruskan ke camat, lalu ke Bappenda. Semua keberatan akan ditangani,” ucapnya.
Namun yang paling mengejutkan bukan sekadar janji itu. Pada Selasa (2/8/2025) sore, Warsubi hadir langsung di Posko FRJ di Kebonrojo. Tanpa balutan protokoler kaku, ia datang santai, membawa setandan pisang susu di tangannya, sementara sang istri membawa buah melon sebagai pendamping.
Gestur itu sederhana, tetapi penuh makna. Pisang yang ia bawa seolah menjadi simbol bahwa konflik bisa diredakan dengan kebersamaan, dialog, dan rasa kekeluargaan. Kehadirannya mencairkan suasana. Para aktivis FRJ yang semula kritis menyambut hangat, membuktikan bahwa jarak antara pemerintah dan rakyat bisa dipangkas dengan pendekatan humanis.
Temui Kepala Desa
Malam harinya, suasana Jombang bergeser ke Pendopo Kabupaten. Ratusan kepala desa dan lurah berkumpul dalam doa bersama. Mereka datang dengan satu tekad: menjaga ketenangan daerah. Delapan poin sikap lahir dari pertemuan itu, mulai dari menolak hoaks, melawan ujaran kebencian, hingga memperkuat solidaritas lintas agama.
Warsubi kembali hadir dengan pesan menenangkan. Ia menegaskan pentingnya peran kepala desa sebagai garda terdepan menjaga harmoni sosial. Ia juga mengingatkan agar kegiatan masyarakat dijalankan sederhana, tanpa kemewahan berlebihan. “Lebih baik doa bersama, pengajian, atau kegiatan yang mempererat persaudaraan,” pesannya, disambut anggukan para kades.
Acara ditutup dengan doa yang dipimpin para kiai dan tokoh agama. Malam itu, Pendopo berubah menjadi ruang kebersamaan. Para pemimpin desa, pemerintah, dan masyarakat seakan diikat oleh satu harapan: Jombang tetap tenteram di tengah riuh dinamika nasional.
Dalam satu hari, dua peristiwa itu menghadirkan potret kepemimpinan Warsubi. Sore hari, setandan pisang menjembatani dialog dengan rakyat. Malam hari, doa bersama menguatkan komitmen menjaga kedamaian. Keduanya sederhana, namun justru di situlah letak kekuatannya.
Jombang, akhirnya, tidak hanya bercerita soal angka pajak atau regulasi. Ia menuturkan kisah tentang cara sebuah daerah merawat harmoni: dengan tangan yang menenteng pisang, bibir yang mengucap doa, dan hati yang tetap berpaut pada persaudaraan.***
Kreator: Pliplo Society
