JOMBANG – Keputusan Bupati Jombang, H. Warsubi, menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Salah satu dukungan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai kebijakan ini sebagai langkah berani dan berpihak pada rakyat kecil.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Jombang, H. Heri Santoso, menyebut keputusan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang adil. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah yang mampu mendengar jeritan masyarakat dan memberi solusi yang nyata.
“PKS menyambut baik langkah Bupati Warsubi yang telah mendengar aspirasi rakyat dan segera bertindak dengan kebijakan yang adil,” ujarnya, Sabtu, (6/8/2025).
Heri bahkan menyinggung teladan kepemimpinan Umar bin Khattab yang rela meniadakan pajak ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Baginya, keberanian Warsubi menurunkan tarif PBB-P2 sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, sekaligus memberi napas lega bagi warga Jombang yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup.
Secara fiskal, kebijakan ini cukup signifikan. Jika tahun 2025 target PBB-P2 ditetapkan Rp43,15 miliar, maka tahun 2026 Pemkab Jombang hanya menargetkan Rp28,34 miliar. Artinya, ada penurunan sekitar Rp14,8 miliar atau setara 34 persen.
PKS juga mengapresiasi terbukanya ruang partisipasi publik. Warga yang keberatan atas tagihan PBB-P2 2025 dipersilakan menyampaikan aspirasi melalui kepala desa untuk diteruskan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk keterbukaan pemerintah sekaligus cara efektif untuk mendengar suara rakyat secara langsung.
Dengan kebijakan ini, PKS menilai Bupati Warsubi sedang meneguhkan citra sebagai pemimpin yang berani berpihak pada masyarakat. “Kesejahteraan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan fiskal semata. Ini adalah bukti bahwa pemimpin hadir untuk melayani, bukan membebani,” tegas Heri.***
