JOMBANG – Bupati Jombang, Warsubi, kembali membuat langkah yang dirasakan langsung oleh warga. Kali ini, ia menurunkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebuah kebijakan yang mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Yon Machmudi, yang menilai keputusan yang dilakukan Bupati Warsubi sangat berpihak pada masyarakat.
Beban pajak sering jadi keluhan warga, terutama bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan, bahkan rendah. Banyak yang merasa berat harus membayar PBB-P2 di tengah kebutuhan sehari-hari. Menyikapi hal itu, Bupati Warsubi bergerak cepat menurunkan tarif pajak, langsung meringankan beban warga dan memberi ruang bagi mereka untuk lebih tenang menjalani hidup.
Prof. Yon menilai kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas. “Alhamdulillah, kondisi nasional kini semakin tenang. Langkah cerdas Bupati Warsubi dalam merespons keresahan masyarakat, dengan menurunkan PBB dan turun langsung ke lapangan, membuktikan bahwa pemimpin proaktif bisa menjaga keharmonisan sosial,” kata Prof. Yon, Jumat (5/9/2025).
Kepercayaan Warga Meningkat
Menurut Prof Yon, kepedulian seperti ini jarang terlihat di pemerintahan daerah lain, penurunan PBB-P2 lahir dari aspirasi masyarakat. Kebijakan bukan sekadar formalitas, tapi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap warga. Dengan langkah masyarakat bisa lebih lega memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pendidikan anak hingga usaha kecil mereka.
Selain meringankan beban pajak, langkah ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Warga merasa didengar dan diperhatikan. Kepatuhan terhadap pajak pun ikut meningkat karena warga sadar pemerintah benar-benar berpihak pada mereka.
Langkah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Prof. Yon berharap pemerintah di wilayah lain meniru Jombang, yang cepat merespons kebutuhan warga. Kebijakan publik yang dekat dengan masyarakat akan lebih efektif dan langsung memberi dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah dan tokoh publik wajib menampilkan keteladanan: hidup sederhana, tidak berlebihan. Ini bukan soal kepopuleran, melainkan menjaga ketenangan, karena sering kali ketimpangan dan penampilan kontras jadi penyulut kecemburuan rakyat bawah,” ujar Profesor Sejarah, Fakultas Humaniora, UI ini.
Penurunan Pajak Menumbuhkan Kesadaran
Bupati Warsubi pun menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal aturan atau administrasi. Ia hadir untuk meringankan masalah nyata warga, membuat kebijakan bisa dirasakan langsung manfaatnya. Inilah contoh pemerintahan yang pro-rakyat dan peduli pada keseharian warganya.
Penurunan PBB-P2 juga menumbuhkan kesadaran warga untuk membayar pajak. Ketika pemerintah peduli, warga akan merasa senang dan rela membayar kewajibannya. Ini membuat pembangunan daerah tetap berjalan lancar tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Pendekatan terbuka dan dialog langsung dengan warga membuat kebijakan ini semakin terasa dekat. Warga merasa mereka didengar, dan kebijakan pemerintah bukan top-down semata. Semua ini menciptakan harmoni dan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.
Warga Rasakan Manfaat
Dampak positif lainnya, warga kini merasa lebih lega dan aman menjalani kehidupan sehari-hari. Beban pajak berkurang, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, dan kepuasan terhadap pelayanan publik ikut tumbuh. Semua ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah pada rakyat adalah fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan langkah sederhana namun berdampak besar ini, Jombang menunjukkan bahwa pemerintah yang responsif bisa membuat perbedaan nyata. Bupati Warsubi membuktikan bahwa kepemimpinan yang peduli mampu menghadirkan perubahan positif yang langsung dirasakan masyarakat.
Prof. Yon Machmudi menambahkan, kebijakan ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang cepat merespons kebutuhan warga akan selalu diapresiasi. Jombang kini jadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat mampu memberi manfaat langsung dan nyata.
“Pajak harus dipahami bukan sebagai pungutan, melainkan instrumen kesejahteraan. Pejabat publik harus selalu tampil sebagai pelayan, bukan penguasa. Karena ketika rakyat dekat dengan pemimpinnya, konflik pun tidak mudah tumbuh,” ulas Prof Yon, yang juga Pakar Studi Timur Tengah, Studi Asia, Politik Indonesia, dan Hubungan Internasional.
Masyarakat Jombang kini merasa diperhatikan. Dengan beban pajak yang berkurang, warga bisa fokus pada kehidupan sehari-hari, anak sekolah, dan usaha mereka. Kepedulian pemerintah yang nyata seperti ini menjadi pondasi utama pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
Kreator: *Pliplo Society*
