Paringin — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan mematangkan rencana pembangunan jaringan Listrik Desa (Lisdes) di 14 titik yang hingga kini belum teraliri listrik. Pematangan rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat di wilayah terpencil sekaligus mempercepat pemerataan layanan listrik di Kabupaten Balangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menyampaikan bahwa sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh guna memastikan lokasi yang diusulkan telah memenuhi persyaratan. Langkah ini dinilai penting agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendala Kawasan Hutan dan Akses Jalan
Fakhriyanto menjelaskan, sejumlah lokasi sasaran pembangunan berada di kawasan hutan serta memiliki akses jalan yang masih terbatas, terutama di wilayah Kecamatan Halong, Lampihong, dan Tebing Tinggi. Karena itu, Pemkab Balangan akan mengupayakan penyelesaian status kawasan sekaligus peningkatan akses jalan agar pembangunan jaringan listrik dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, secara berbasis desa, kelistrikan di Balangan sebenarnya telah mencapai 100 persen. Namun, masih terdapat sejumlah anak desa atau dusun yang belum teraliri listrik, dan hal itu merupakan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang sama dalam kerangka pemerataan pembangunan.
Pemkab Balangan juga berkomitmen mendorong penyelesaian perizinan yang dibutuhkan PLN, termasuk perizinan di kawasan hutan, agar jaringan listrik dapat segera masuk ke titik-titik yang telah ditentukan.
Didukung APBN melalui Kementerian ESDM
Pada kesempatan yang sama, Manager PLN UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, menyampaikan bahwa program Listrik Desa merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh PLN dengan dukungan anggaran APBN melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, PLN akan melakukan survei lapangan untuk memetakan tantangan di setiap lokasi sebelum menentukan kebutuhan material, anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan, agar masyarakat di wilayah terpencil dapat segera memperoleh akses listrik.
Dari 14 titik yang diusulkan, tiga lokasi menjadi prioritas awal untuk disurvei dan berpeluang dikerjakan pada tahun ini, yakni Dusun Sawang di Desa Mamigang, Dusun Rapit di Desa Marajai, serta Dusun Jungkal di Desa Kusambi Hulu. PLN menyatakan siap mendukung penuh, dengan penentuan sasaran diprioritaskan pada lokasi yang mitigasi kendalanya paling ringan.
Sejalan dengan Target Elektrifikasi 100 Persen
Upaya Pemkab Balangan ini sejalan dengan target PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) yang mencanangkan rasio elektrifikasi 100 persen di kedua provinsi pada 2027. Di Kalimantan Selatan sendiri, jumlah titik yang belum berlistrik tergolong kecil dibandingkan provinsi tetangga, sehingga penuntasannya dinilai realistis untuk dicapai dalam waktu dekat.
Pembangunan jaringan listrik di Balangan juga tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan listrik. Program ini akan didukung peningkatan infrastruktur penunjang, seperti akses jalan dan jaringan internet, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan masyarakat di desa-desa yang belum terjangkau listrik.
Melalui sinergi antara Pemkab Balangan dan PLN, diharapkan seluruh masyarakat Balangan dapat menikmati akses listrik yang merata sebagai fondasi pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (red)