JOMBANG – Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa pelaksanaan _job fit_ pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Jombang berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia memastikan tidak ada ruang bagi titipan politik maupun intervensi pihak luar dalam menentukan pejabat yang menempati jabatan strategis.
“Setiap tahapan sudah kami buka secara jelas. Semua berjalan sesuai aturan, berbasis kompetensi, dan tidak ada titipan politik. Kami ingin masyarakat percaya bahwa birokrasi Jombang bersih dari kepentingan sempit,” ujar Warsubi, Senin, (8/9/2025).
Transparansi Jadi Kunci
Menurut Warsubi, seluruh mekanisme _job fit_ disupervisi oleh tim independen yang melibatkan unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akademisi, dan pengawas internal. Hasil penilaian pun dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Siapa pun yang menempati posisi harus melalui uji kelayakan yang terukur. Tidak ada jabatan yang bisa dibeli atau didapat lewat kedekatan politik. Ini komitmen saya sebagai Bupati untuk menegakkan birokrasi yang profesional,” tegasnya.
Pesan ke Publik
Warsubi berharap masyarakat tidak termakan isu liar terkait proses mutasi dan promosi pejabat. Menurutnya, keterbukaan informasi yang disampaikan Pemkab Jombang menjadi bukti nyata bahwa tidak ada praktik transaksional.
“Kami ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Mutasi dan promosi bukan sekadar formalitas, melainkan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, agar pelayanan publik makin maksimal,” katanya.
Ia juga menambahkan, keberhasilan pemerintahan daerah sangat bergantung pada profesionalisme aparatur. Karena itu, job fit bukan hanya evaluasi jabatan, melainkan langkah serius memastikan setiap pejabat bekerja dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi penuh untuk kemajuan Jombang.***
Kreator: Pliplo Society
