JOMBANG – Ruang Ballroom Leimena di Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025), sore dipenuhi suasana serius namun penuh optimisme. Di hadapan jajaran pejabat dari lima kementerian dan lembaga negara, Kabupaten Jombang resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional layanan kesehatan berbasis digital.
Penunjukan itu bukan tanpa alasan. Jombang dinilai siap secara infrastruktur dan manajemen untuk mengadopsi sistem Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi terbaru, sebuah terobosan yang mengubah wajah birokrasi perizinan tenaga medis di Indonesia.
“Ini adalah langkah besar. Proses perizinan tenaga medis kini lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak. Kami ingin tenaga medis fokus melayani masyarakat, bukan terjebak dalam tumpukan berkas birokrasi,” ujar Bupati Jombang, H. Warsubi kepada wartawan di lokasi.
Di sisi lain, dr. Hexawan Tjahja Widada, Kepala Dinas Kesehatan Jombang, menegaskan kesiapan timnya untuk memastikan sistem berjalan mulus. Bersama Kepala DPMPTSP, Wor Windari, ia menjelaskan bahwa perizinan kini bisa dilakukan lewat website dan aplikasi mobile, mulai dari penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) hingga Surat Izin Praktik (SIP).
Perubahan ini dirasakan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga keadilan. Tidak ada lagi ruang gelap yang memungkinkan birokrasi berlarut-larut.
“Proses yang dulu bisa berminggu-minggu, kini selesai dalam hitungan jam,” tegas Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, yang hadir langsung menyaksikan peluncuran.
MPPDN versi terbaru tak hanya menyentuh sektor kesehatan. Layanan jaminan sosial pensiun, hingga pengaduan publik, juga akan terintegrasi. Semuanya dirancang untuk memangkas jarak antara pemerintah dengan masyarakat.
Penunjukan Jombang sebagai pionir juga menegaskan Jawa Timur sebagai salah satu episentrum digitalisasi layanan publik. Selain Jombang, Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi juga dipilih sebagai daerah percontohan.
Tepuk tangan panjang pun mengiringi prosesi penandatanganan. Di balik seremoni resmi, ada harapan yang sama-sama terpatri: bahwa digitalisasi ini bukan sekadar proyek, melainkan pintu masuk menuju pemerintahan yang lebih cepat, bersih, dan berpihak kepada rakyat.***
Kretor: Pliplo Society
